Mencari Cara Lain Memandang Supersemar[1]

Oleh Baskara T. Wardaya

Sejarah, menurut E.H. Carr, adalah suatu interaksi berkesinambungan antara sejarawan (atau siapapun yang melakukan studi sejarah) dengan fakta masa lampau yang dimilikinya. Dengan demikian sejarah merupakan semacam proses “dialog” terus-menerus antara sejarawan atau peminat sejarah yang hidup pada masa kini dengan peristiwa atau pelaku-pelaku peristiwa di masa lampau.[2] Dalam penulisan sejarah, tekanan tidak hanya terletak pada “apa sebenarnya yang terjadi di masa lampau”, melainkan juga pada bagaimana sejarawan atau kita semua “berdialog” dengan fakta masa lalu itu. Itulah sebabnya sering dikatakan bahwa penulisan sejarah harus terus dilakukan dan setiap generasi perlu menulis sejarahnya sendiri.

Dipahami dengan cara demikian sejarah bukan hanya menyangkut urusan masa lampau, melainkan juga erat terkait dengan masa kini, dan selanjutnya dengan masa depan. Selebihnya, pemahaman atas sejarah dengan cara demikian kiranya akan membantu kita untuk lebih bersemangat dalam meneliti dan mengkaji masa lalu kita, entah sebagai individu maupun sebagai bagian dari bangsa secara keseluruhan. Bangsa ini memiliki masa lalu yang kaya dan oleh karena itu ia “memanggil” kita semua untuk tak enggan “berdialog” dengan masa lalunya, sehingga sebagai individu maupun warga bangsa kita akan terus diperkaya dalam menapaki perjalanan selanjutnya.

Tanda Tanya

Bertolak dari gagasan tersebut kita menjadi tertarik untuk terus mengadakan dialog dengan berbagai peristiwa penting dari masa yang telah lewat, termasuk di antaranya peristiwa lahirnya Surat Perintah 11 Maret 1966 atau yang dikenal sebagai Supersemar. Supersemar menjadi penting karena kelahirannya telah menandai arus-balik (kalau tak mau dikatakan “pembelokan”) berbagai kebijakan dalam negeri maupun luar negeri Indonesia. Supersemar, misalnya, menandai makin merosotnya kekuatan Presiden Sukarno dan makin naiknya kekuasaan Letnan Jenderal Soeharto. Bersamaan dengan itu terjadi pula arus-balik arah perpolitikan Indonesia dari sipil ke militer, dari berorientasi kiri ke orientasi kanan, dari arah kerakyatan menjadi berkiblat ke elit politik, dari anti-nekolim (anti neo-kolonialisme dan imperialisme) menjadi pro-modal asing, dsb. Melihat berbagai bentuk pembalikan itu kita ingin tahu: bagaimana semua itu bisa terjadi? Kitapun terdorong untuk bertanya: pelajaran apa yang kita bisa tarik dari semua itu?

Setiap tahun, khususnya setiap bulan Maret tiba, orang selalu bicara tentang Supersemar. Pada tanggal 11 bulan itu di tahun 1966 di Istana Bogor, Bung Karno sebagai Presiden yang sekaligus Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata, Pemimin Besar Revolusi dan Mandataris MPRS menandatangai sebuah surat perintah harian yang menugaskan Letnan Jenderal Soeharto untuk “mengambil segala tindakan yang dianggap perlu” dengan maksud demi “terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya Pemerintahan dan jalannya Revolusi”.

Tak lama setelah surat itu ditandatangani oleh Bung Karno dan kemudian diterima oleh Letjen Soeharto, iklim politik Indonesia menjadi berubah secara drastis. Kurang dari duapuluh empat jam setelah ditandantanganinya surat itu, si penerima surat langsung membubarkan sebuah partai politik, dalam hal ini Partai Komunis Indonesia (PKI). Selanjutnya ia mengatur keanggotaan partai, menangkap belasan menteri, menyingkirkan orang-orang yang pro-Bung Karno, untuk akhirnya nanti bahkan mendongkel Sang Penandatangan Surat itu sendiri dari kursi kepresidenan. Sungguh tragis.

Kesadaran akan sisi tragis itu akan makin mendalam bila kita ingat bahwa lahirnya Supersemar telah didahului oleh banjir darah sekitar setengah juta rakyat Indonesia yang tewas di tangan sesama warga negara Indonesia. Dalam pembantaian massal yang berlangsung antara pekan ketiga bulan Oktober hingga bulan Desember 1966 dan setelahnya itu, berbagai kekuatan sipil dan militer saling menopang untuk menghabisi hidup sekian banyak orang tanpa ada proses pengadilan. Nyaris tak ada jejak-jejak kemanusiaan sebagaimana layaknya dalam sebuah masyarakat yang ingin mengedepankan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kelak kita akan tahu bahwa meskipun pembunuhan itu berskala massal dan di luar hukum, hampir tak ada satu pihakpun yang secara resmi mengklaim tanggung jawab dan mencoba mencari solusi bersama atas masalah pembantaian itu. Bahkan upaya untuk mengadakan rekonsiliasi antara para korban dan pelaku-pun selalu dihalang-halangi dengan berbagai macam alasan. Benar-benar tragis.

Sebenarnya garis besar dari apa yang berlangsung pada hari Jumat tanggal 11 Maret 1966 itu telah secara umum diketahui. Pagi itu, di Istana Merdeka Bung Karno memimpin Sidang Kabinet Dwikora Yang Disempurnakan. Ketika Bung Karno sedang berbicara, Brigadir Jenderal M. Sabur, Komandan Resimen Cakrabirawa, masuk ke ruang sidang, ingin memberitahu Brigadir Jenderal Amirmachmud, Pangdam V/Jaya yang juga hadir dalam sidang itu, bahwa di luar sedang ada sejumlah pasukan tak di kenal dan ini menimbulkan kekhawatiran. Berhubung Brigjen Sabur tak berhasil meminta Brigjen Amirmachmud untuk keluar, ia lalu menyampaikan nota kepada Bung Karno, memberitahu soal pasukan tak dikenal itu. Bung Karno kelihatan menjadi gugup, sehingga kemudian menyerahkan pimpinan sidang ke Waperdam II Leimena, sedang ia sendiri bersama Dokter Soebandrio bergegas meninggalkan Istana. Keduanya segera naik helikoper menuju ke Istana Bogor.

Tak lama setelah mendengar berita tentang apa yang terjadi di Istana itu, Soeharto—satu-satunya menteri yang tak hadir dalam sidang kabinet dengan alasan “sakit”—mengutus tiga orang, yakni Brigadir Jenderal M. Jusuf, Brigadir Jenderal Basuki Rachmat dan Brigadir Jenderal Amirmachmud, untuk menyusul Bung Karno ke Bogor. Pertemuan antara ketiga Jenderal tersebut dengan Bung Karno berakhir dengan ditandatanginya surat perintah harian, yakni Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar), dengan segala kelanjutan dan konsekuensi politis yang telah kita sebut di atas tadi.

Dilihat dengan cara demikian, kronologi lahirnya Supersemar menjadi tampak jelas dan gagasannya menjadi mudah diikuti. Namun demikian, kalau dicermati secara lebih medalam, ternyata ada sejumlah pertanyaan yang masih perlu dicari jawabnya. Misalnya, pertama, apakah surat itu dibuat Bung Karno secara sukarela atau di bawah tekanan? Yang jelas proses lahirnya surat itu diawali dengan pergi-nya Bung Karno dari tengah-tengah Sidang Kabinet yang ia pimpin di Jakarta. Ia lari ke Bogor karena ia merasa keselamatan pribadinya tidak terjamin. Selain itu, yang mengusulkan dikeluarkannya surat itu adalah tiga orang Jenderal militer yang diutus oleh Men/Pangad Letjen Soeharto, dan bukan Bung Karno sendiri. Perlu diingat, ketiga Jenderal itu tidak datang karena dipanggil oleh Bung Karno sebagai Presiden atau Panglima Tertinggi militer, melainkan karena adanya inisiatif dari Letjen Soeharto setelah mereka bertemu di kediaman Soeharto di Jl. H. Agus Salim 98, Jakarta.

Kedua, timbul pertanyaan: siapa sebenarnya yang mengetik naskah asli surat itu? Apakah Bung Karno sendiri, apakah Bung Karno mendiktekannya pada seorang pengetik di Istana Bogor, ataukah surat itu sebenarnya telah dibuat sebelumnya dan Bung Karno tinggal tanda tangan? Benedict Anderson, misalnya, berpendapat bahwa naskah asli surat itu dibuat di Markas Besar AD, sehingga kop suratnya adalah kop surat MBAD, dan bukan kop surat kepresidenan.

Ketiga, apakah surat yang sempat beredar di kalangan elit politik dan militer waktu itu adalah surat yang asli ditandatangani oleh Bung Karno ataukah salinannya yang telah diubah-ubah sesuai kepentingan pihak-pihak tertentu? Ada sejumlah dugaan bahwa begitu sampai di Jakarta surat yang ditanda-tangani oleh Bung Karno itu mengalami perubahan dan diberi tanda tangan palsu, sehingga menjadi tak jelas lagi mana yang asli dan mana yang palsu. Di Sekretariat Negara saja ada dua naskah surat berbeda yang masing-masing terdiri dari satu halaman, lengkap dengan tanda tangan Bung Karno, namun cara pengetikan dan tanda tangannya agak berbeda satu dengan yang lain. Sementara itu Alm. Jenderal M. Jusuf juga memiliki naskah Supersemar “asli” lengkap dengan tandatangan Bung Karno, namun dengan cara pengetikan yang juga berbeda dan (anehnya) terdiri dari dua halaman. Aneh tapi nyata.

Keempat, di mana sebenarnya naskah asli surat perintah itu kini? Mengingat bahwa surat itu penting sekali dan merupakan dokumen negara yang ditandatangi Presiden, kecil kemungkinan bahwa surat itu hilang begitu saja. Besarlah kemungkinan bahwa surat itu sengaja dihilangkan atau disembunyikan. Pertanyaannya, mengapa dihilangkan atau disembunyikan? Dan siapa yang harus bertanggung jawab? Mengapa semua orang yang terlibat dalam kelahiran surat itu bila ditanya soal naskah Supersemar cenderung bungkam seribu bahasa? Sekarang ini kebanyakan saksi peristiwa itu telah meninggal, kecuali Jenderal (Purn) Soeharto. Namun Sang Purnawirawan-pun selalu tutup mulut kalau ditanya soal naskah Supersemar. Mengapa?

Hampir semua pertanyaan itu sampai kini tak terjawab secara memuaskan. Seandainyapun ada terjawab, jawabannya akan berbeda-beda. Bahkan pertanyaan mengenai apakah Jenderal yang datang hari itu tiga orang atau empat orang, masih merupakan tanda tanya. Melihat kenyataan seperti itu mengapa kita tidak mencoba mencari cara lain untuk memandang Supersemar? Kita tidak lagi ingin berfokus pada masalah naskah surat itu per se (atau naskah itu saja), melainkan pada pra-kondisi yang melahirkan surat perintah itu serta pada berbagai dampak yang telah timbul akibat adanya bermacam tindakan yang dilakukan atasnama surat perintah tersebut.

Perang Dingin Sebagai Konteks Internasional Supersemar

Amerika Serikat pada tahun 1966 adalah sebuah negeri adikuasa yang sedang terlibat dalam Perang Dingin, suatu konflik internasional yang sudah dimulai sejak berakhirnya Perang Dunia II pada tahun 1945. Perang Dingin menimbulkan pertentangan antara kubu negara-negara Barat-Kapitalis yang dipimpin oleh Amerika Serikat melawan kubu negara-negara Komunis-Sosialis di bawah pengaruh Uni Soviet. Perang itu disebut “dingin” karena tidak disertai konflik fisik langsung antara pemimpin kedua kubu. Namun demikian di luar kedua negara adidaya itu Perang Dingin tidak selalu “dingin” karena melibatkan konflik bersenjata yang “panas” dan mematikan, seperti misalnya di Korea, Vietnam, dan Afghanistan.

Berkaitan dengan Indonesia, waktu itu Amerika amat khawatir melihat negeri ini yang dirasa semakin condong ke kiri dan dengan demikian makin mengancam kepentingan AS beserta sekutu-sekutunya. Tempat kedudukan (ranking) sebagai partai pemenang terbesar keempat dalam Pemilu tahun 1955 yang diraih PKI membuat kekhawatiran itu semakin nyata. Semangat untuk melawan perkembangan pengaruh komunis inilah yang antara lain mendorong keterlibatan Amerika dalam Pemberontakan PRRI/Permesta pada pertengahan tahun 1950-an. Setelah pemberontakan itu gagal, berbekal semangat yang sama Amerika mulai mengundang para perwira militer Indonesia untuk dididik di sekolah-sekolah militer di AS.

Secara lebih khusus, Amerika waswas mengikuti pesatnya perkembangan PKI, yang pada tahun 1964 telah tumbuh menjadi partai komunis terbesar di dunia di luar blok Uni Soviet-Cina. Menjadi lebih waswas lagi ketika disadari bahwa antara Bung Karno dan PKI terjalin hubungan yang makin erat dan saling mendukung. Retorika Bung Karno yang sangat anti neo-kolonialisme dan anti neo-imperialisme Barat juga turut meresahkan Washington. Amerika sadar, Bung Karno tidak hanya memiliki pengaruh yang kuat di dalam negeri, melainkan juga di luar negeri, khususnya di antara negara-negara Non-Blok. Bagi Amerika dan sekutunya, politik Konfrontasi Indonesia melawan pembentukan Federasi Malaysia adalah salah satu contoh dari ambisi Bung Karno untuk memperluas pengaruh militernya di luar batas-batas Indonesia.

Melihat dinamika seperti itu Amerika berupaya mempengaruhi Indonesia agar menghentikan orientasi kiri-nya dan agar membelokkan orientasi itu ke arah yang sesuai dengan kepentingan Barat. Amerika-pun terus berusaha menggerogoti kekuasaan dan pengaruh Bung Karno dan PKI, sekaligus berharap pemerintahannya suatu saat diganti dengan pemerintahan baru yang pro-Barat, pro-Kapitalis. Di tengah harapan Amerika yang seperti itulah Supersemar lahir. Kelahiran surat itu, serta bagaimana nantinya ia menjadi legitimasi bagi lahirnya pemerintahan yang pro-Barat, seakan merupakan hujan pertama yang membasahi bumi setelah musim kemarau yang panjang.

Tragedi ’65 Sebagai Konteks Domestik Supersemar

Mirip dengan kekhawatiran Amerika, di dalam negeripun kekhawatiran akibat makin berkembangnya PKI juga melanda sejumlah kalangan. PKI yang setelah Peristiwa Madiun 1948 ditumpas, pada awal tahun 1950-an sudah bisa mulai bangkit lagi dengan kepemimpinan yang lebih muda dan dinamis. Sebagaimana telah kita singgung, pada Pemilu 1955 PKI bahkan menduduki ranking keempat sebagai partai terbesar pemenang Pemilu. Kemenangan ini membuat waswas-nya banyak kalangan yang anti-komunis di dalam negeri. Pelan tapi pasti mereka berusaha meminimalisir atau kalau bisa bahkan menyingkirkan sama sekali pengaruh PKI di negeri ini.

Sementara itu Bung Karno yang dengan konsep NASAKOM (Nasionalisme, Agama dan Komunisme)-nya tampak makin dekat dengan PKI juga membuat khawatir banyak pihak. Seakan mengamini kekhawatiran pihak-pihak luar negeri, berbagai elemen dalam negeri juga mulai khawatir bahwa Bung Karno tidak hanya akan membawa Indonesia ke arah yang ditentukan oleh PKI, melainkan juga tunduk di bawah kepentingan komunis internasional, khususnya Republik Rakyat Tiongkok.

Apa yang terjadi pada dini hari 1 Oktober 1965 menjadi katalisator untuk makin cepatnya dinamika politik di Indonesia berkaitan dengan situasi di atas. Ketika pada hari itu enam orang Jenderal dan seorang perwira tinggi Angkatan Darat tewas akibat operasi militer yang dilakukan oleh Gerakan Tigapuluh September, pihak Angkatan Darat langsung melemparkan tuduhan bahwa PKI-lah yang secara penuh bertanggung jawab atas peristiwa berdarah itu. Berbagai bentuk kampanye media massa dilakukan untuk memperkuat tuduhan itu, dan tiga minggu kemudian (sekitar 20 Oktober 1965) mulailah pembantaian massal di Jawa Tengah. Pada bulan November pembantaian massal berlanjut di Jawa Timur, untuk selanjutnya meluas ke Bali pada bulan Desember-nya. Banyak laporan mengatakan, pembunuhan dilakukan oleh kombinasi kekuatan sipil dan militer. Dalam waktu tiga bulan pembantaian massal itu menelan korban sekitar setengah juta orang.

Berhadapan dengan situasi demikian Bung Karno tampak kaget dan kewalahan. Tampaknya ia tak pernah menyangka bahwa bangsa yang telah ia bantu dalam perjuangan menuju kemerdekaan itu akan sedemikian tega membunuh sesama warga negaranya. Ia lantas menjanjikan “solusi politik” untuk situasi ini, namun tak kunjung jelas apa yang ia mau lakukan. Ia mengatakan bahwa sejumlah pemimpin PKI “keblinger” dan terlibat dalam peristiwa berdarah itu, namun menolak untuk secara resmi membubarkan Partai Komunis tersebut. Dalam situasi demikian kalangan anti-komunis semakin tak sabar. Mereka ingin supaya PKI segera dibubarkan (meskipun praktis kepemimpinannya sudah kocar-kacir dan anggotanya yang masih hidup tercerai-berai). Sekaligus mereka juga menghendaki bahwa orang-orang kiri di sekitar Bung Karno disingkirkan—atau kalau perlu Bung Karno-nya sendiri yang disingkirkan. Dalam konteks domestik seperti itulah pada tanggal 11 Maret 1966 itu muncul Supersemar dengan segala kontroversi dan konsekuensinya.

Supersemar dan Dampaknya

Sebagaimana kita ketahui, sebenarnya naskah Supersemar itu tidak panjang, seperti layaknya sebuah surat perintah harian. Namun demikian ternyata ia memiliki dampak atau implikasi yang amat luas dan panjang bagi Indonesia, baik dalam kebijakan luar negeri maupun dalam negeri. Dengan adanya Supersemar dan naiknya kubu Soeharto, orientasi politik luar negeri menjadi berbelok arah. Amerika yang dulunya menjadi “musuh” Bung Karno kini berubah menjadi sahabat pemerintahan pasca-Bung Karno. Persahabatan juga dibina dengan sejumlah negara kapitalis lain. Sementara itu Konfrontasi Malaysia dihentikan. Padahal oleh Bung Karno sejak 1963 Konfrontasi Malaysia telah dijadikan salah satu simbol konkret perlawanan terhadap hegemoni kapitalis. Pada saat yang sama hutang luar negeri yang pada jaman Bung Karno masih relatif terbatas, sejak naiknya kubu Soeharto hutang itu menjadi besar-besaran. Indonesia yang sebelumnya menyatakan diri keluar dari organisasi-organisasi internasional (termasuk PBB), akhirnya bergabung kembali dengan organisasi-organisasi itu.

Yang lebih pokok untuk kita lihat dan perlu untuk terus kita dialog-kan tentunya adalah dampak dari Supersemar terhadap situasi dalam negeri Indonesia sendiri. Sebagaimana telah kita lihat, berkat adanya Supersemar itu kalangan militer, di bawah pimpinan Jenderal Soeharto, nyaris bisa melakukan apa saja yang mereka kehendaki. Termasuk di sini adalah pembubaran partai politik (dalam hal ini PKI) yang sebenarnya adalah wewenang Presiden. Penangkapan menteri-menteri, rekayasa keanggotaan MPRS, penetapan Supersemar sebagai Ketetapan (TAP) MPRS dan sebagainya adalah contoh-contoh lain mengenai bagaimana Supersemar itu mempunyai dampak yang amat luas.

Tak kalah penting tentu saja adalah bahwa berkat Supersemar itu Jenderal Soeharto berhasil mempengaruhi MPRS untuk tidak hanya menjadikan surat perintah itu menjadi TAP MPRS, melainkan juga mencabut status Bung Karno sebagai Presiden Seumur Hidup. Tidak hanya itu, MPRS yang sudah diatur oleh Soeharto ini nanti akhirnya akan berani menolak pidato pertanggung jawaban Presiden Sukarno (pidato Nawaksara) berikut perbaikannya, dan akhirnya memberhentikan Sukarno sebagai Presiden Indonesia. Dan sejak itu Indonesia dipimpin oleh Jenderal Soeharto bersama Orde Baru dengan segala implikasinya.

Kudeta Merangkak

Melihat bagaimana sejumlah faktor tahap demi tahap melatar belakangi munculnya Supersemar, sekaligus bagaimana Supersemar tahap demi tahap menyingkirkan kekuasaan dan pengaruh Bung

Karno sebagai Presiden RI, dapat dikatakan bahwa Supersemar merupakan bagian dari pelengseran kekuasaan (dengan kata lain “kudeta”) yang bergerak secara bertahap terhadap Presiden Sukarno. Y. Pohan (1988) menyebut periode 1 Oktober 1965 sampai 11 Maret 1966 sebagai a creeping coup alias kudeta merangkak. Kudeta merangkak itu diawali dengan percobaan operasi militer Gerakan Tigapuluh September pada tanggal 1 Oktober 1966, dan diakhiri dengan pemberian Surat Perintah 11 Maret (1966) yang dikenal sebagai Supersemar. Salah satu dokumen dari Amerika yang dapat kita baca dalam buku Membongkar Supersemar menyebut munculnya Surat Perintah Sebelas Maret sebagai suatu “kudeta yang khas Indonesia.”

Apapun bentuknya, yang lebih penting bagi kita bukanlah masalah apakah kudeta itu merangkak, berjalan atau berlari, melainkan bahwa di negeri ini telah pernah terjadi peralihan kekuasaan yang keabsahannya bisa dipertanyakan karena tidak melibatkan rakyat sebagaimana misalnya dalam bentuk Pemilu. Wakil-wakil rakyat yang duduk di MPRS juga tidak semuanya duduk di sana karena dipilih oleh rakyat melalui Pemilu.

Sebagaimana kita semua tahu, apa yang sudah terjadi memang sudah terjadi, dan kita tak dapat mengubahnya. Namun demikian, dalam spirit untuk belajar sejarah kita ingin terus mengadakan “dialog” dengan masa lalu itu agar dapat terus-menerus belajar darinya.

Catatan

[1] Sekedar lontaran gagasan dalam rangka diskusi kecil di Bandung, 02 Desember 2007. Versi lain dari makalah ini pernah disampaikan untuk peluncuran buku Baskara T. Wardaya SJ, Membongkar Supersemar: Dari CIA hingga Kudeta Merangkak Melawan Bung Karno. Yogyakarta, Galang Press, 2007. Makalah ini disarikan dari Pendahuluan buku tersebut.

[2] Sebagaimana disitir oleh Dr. Asvi Warman Adam dalam Asvi Warman Adam, Soeharto Sisi Gelap Sejarah Indonesia (Yogyakarta: Ombak, 2004) hlm. 113.

Baskara T. Wardaja SJ adalah Dosen Sejarah Universitas Sanata Darma Yogyakarta, Penulis Buku Cold War Shadow: United States Policy toward Indonesia 1953-1963, Membongkar Supersemar: Dari CIA Hingga Kudeta Merangkak Melawan Bung Karno, Marx Muda: Marxisme Berwajah Manusiawi, Spiritualitas Pembebasan, Mencari Demokrasi, Menuju Demokrasi: Politik Indonesia dalam Perspektif Sejarah, Bung KarnoMenggugat, Pembebasan Manusia,dan lain-lain.